Kritik Kecil Tentang Kenaikan BBM

Membahas tentang isu kenaikan BBM yang akhir Maret kemarin menjadi topik panas di negeri ini memang tak ada habisnya. Bayangkan saja, semenjak topik panas ini digulirkan, banyak demonstrasi yang digelar di depan gedung pemerintah. Demo tidak hanya terjadi di ibukota saja, tapi hampir di semua daerah di Indonesia. Saya pribadi sebenarnya kurang setuju tentang wacana kenaikan BBM ini. Karena walaupun hanya naik 1000-2000 rupiah, efek domino yang akan ditimbulkan akan sangat berdampak besar kepada rakyat kecil. Kenapa saya bilang seperti itu? Tentu saja, kenaikan BBM ini merupakan pemicu dari kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ini (termasuk didalamnya sembako, dll) akan sangat menyusahkan rakyat.

Nah, tanggal 30 Maret 2012 kemarin DPR pun menggelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan tentang wacana kenaikan BBM ini. Dari rapat itu –yang menurut saya, para anggota dewan sangat membuang waktu dan tidak menampakkan etika sebagai seorang wakil rakyat- dihasilkan dua opsi penyelesaian.

Opsi pertama adalah tidak ada perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada tahun ini.

Opsi kedua menerima penambahan pasal 7 ayat (6)a Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang isinya adalah memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.

Untuk memilih opsi mana yang akan digunakan DPR, akhirnya diadakanlah voting. Voting kemudian menetapkan bahwa 356 anggota DPR menyetujui opsi kedua, dan 82 anggota DPR menyetujui opsi pertama.

Pertanyaannya adalah apakah hasil voting tersebut bisa menjawab kegelisahan rakyat? Jawabannya sangatlah sederhana. Bisa kita lihat dan tilik dari opsi yang sudah dipilih DPR.

Pertama, di pasal 7 ayat 6 thn 2011 tentang APBN 2010 berisi pemerintah tidak boleh menaikkan harga BBM subsidi tahun ini. Tetapi di pasal 7 ayat 6a, tercatat jika pemerintah diperbolehkan mengubah harga BBM jika harga minyak mentah mengalami kenaikan. Nah disini terlihat ketidakjelasan pemerintah tentang keputusan penting i ni.

Tidak mungkin jika di satu pasal mengatakan “tidak boleh” tetapi di pasal lainnya mengatakan “boleh”. Dan saya rasa penundaan kenaikan BBM ini hanya akan berdampak lebih buruuk bagi rakyat. Karena jika BBM ditunda kenaikannya 6 bulan lagi, berarti sekitar bulan Agustus-September akan terjadi kenaikan BBM. Nah, diantara kedua bulan itu terdapat puasa Ramadhan dan hari raya Lebaran . Bisakah anda bayangkan seberapa tinggi harga kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan jika BBM dinaikkan juga?

Terlihat sekali ketidak-konsistenan pemerintah khususnya DPR dalam menentukan keputusan tentang isu panas ini. Bukannya apa-apa, tapi seperti yang saya tuturkan di atas, masalah kenaikan BBM ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Menurut saya pribadi, dengan adanya demonstrasi besar-besaran yang juga anarkis bisa menyadarkan pemerintah. Sepertinya pemerintah sekarnag ini khususnya para anggota dewan sudah masa bodoh dengan nasib rakyat dan lebih mengutamakan kepentingan golongan semata.

Mungkin ini adalah bentuk kegagalan dari pemerintahan SBY. Yang nyatanya lebih mengutamakan kepentingan golongan dibanding kepentingan hajat hidup rakyat kecil.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s